DIPLOMASI
BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebelun subbab ini, kita telah
membahas tentang perjuangan bersenjata dalam mempertahankan kemerdekaan.
Selanjutnya, kita akan mempelajari dan membahas tentang cara lain untuk
mempertahankan kemerdekaan. Rakiat indonesia berbagai usaha untuk
mempertahankan negara RI. Usaha – usahanya antara lain : berupa dukungaan
sepontan heroik yang terjadi di berbagai tepat.
B. Rumusan Masalah
Diplomasi penegakan RI dalam halini
kami ingin mengetahui upaya – upaya yang dilakukan oleh indonesia dengan
belanda. Antara lain:
Ø Perjanjian lingga jati.
Ø Perundingan renvili
Ø Perundingan ram-royer
Ø Komprensi inter-indonesia
Ø KMB
C. Tujuan
Tujuan umum:
1.
Untuk mengetahui isi dari
masing – masing perjanjian.
2.
Untuk menyelesaikan tugas dari
guru sejarah.
3.
Mengetahui apa saja yang
terjadi pada masa itu.
4.
Mengetahui dampak – dampak yang
terjadi.
BAB II
PEMBAHASAN
PERJUANGAN DIPLOMASI
Cara lain yang ditempuh untuk
mempertahankan kemerdekaan yaitu memlalui perjuangan diplomasi. Perjuangan
diplomasi adalah perjuangan melalui perundingan. Lamgkah – langkahnya sebagai
berikut:
A. Dengan
Berbagai Negara
Tujuan melakukan diplomasi
keberbagai negara yaitu untuk menarik simpatik, dukungan, maupun pengakuan
indonesia terhadap perjuangan indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Untuk
itu indonesia mengirim delegasi keberbagai negara, seperi Amerika Serikat,
Arab, Mesir, Pakistan, India, maupun PBB. Selain itu indonesia
memberi bantuan beras kepada india sebanyak 500.000 tonupa untuk mengatasi
kelaparan di india.
Hasil yang diperoleh dari perjuangan
diplomasi adalah menga dukungan maupun pengakuan internasional terhadap
keberadaan RI yang merdeka dan berdaulat. Hal ini ,enjadikan indonesia didunia
internasional semakin kukuh.
B. Diplomasi
Dengan Belanda
Indonesia melakukan diplomasi dengan
belanda melalui berbagai perundinagan. Cara itu ditempuh menyelesikan persoalan
yang tumbuh antar keduanya. Perundinga –perundang itu sebagai berikut:
1. Perundingan
Linggajati
Pemerakarsaan perundingan linggajati
adalah Lord Killearn. Pada tanggal 15 November 1946 pemerintahan indonesia dan
belanda mengadakan perundingan di linggajati (sebelah selatan cirebon). Pada
perundingan tersebut, delegasi indonesia terdiri atas Sutan Syahrir(ketua),
Mr.Moh.Roem, Mr.Susanto Tirtropojo, dan dr.A.K.Gani(anggota). Pihak belanda
terdiri atas Prof. Schermehorn(ketua), Dr.Van Mook, dan van Pool(anggota).
Hasil perundingannya berupa naskah persetujuan Linggajati yang ditandatangani
pada tanggal 25 maret 1947. sejak saat itu RI mulai mendapat perharian
internasional, tetapi wilayahnya semakin sempit. Isi pokok dari perundingan
Linggajati sebagai berikut:
- Belanda mengakui RI secara de facto atas Jawa, Madura, Sumatra.
- RI dan Belanda akan berkerja sama membantu RIS, yang salah satu negara bagiabya adalah RI.
- RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda, dengan ratu belanda sebagai ketuanaya.
Hal ini sangat merugikan Indonesia, berdasarkan penapsiran tersebut,
belanda kemudian melancarkan Agrasi Militer I, yaitu pada tanggal 21 Juli 1947.
2. Perindingan
Renville
Dewan keamanan PBB membentuk sebuah
Komisi Jasa Baik yang kemudian dokenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN).
Tujuan pembentukan KTN adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa Indonesia –
Belanda secara damai. Anggota KTN terdiri atas Australia,Belgia, dan Amerika
Serikat. Dalam KTN ini Australia diwakili oleh Richard Kirby,
Belgia diwakili oleh Paul Van Zeeland, dan Amerika Serikat
diwakili oleh Dr. Frank Graham.
Pada tanggal 6 Desember 1947
perundingan antara RI – Belanda dimulai dengan perantaan KTN. Perundingan
diadakan di tempat netral, yaitu di atas kapal perang Amerika Serikat USS
Renville, sehingga perundingan ini dikenal dengan nama Perundingan
Renville. Pada perundigan tersebut delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr.
Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdulkadir Wijoyoatmojo
(orang Indonesia yang memihak Belanda)
Perundingan Renville menghasilkan sebuah persetujuan yang disebut Persetujuan
Renville. Persetujuan ini
ditandatangani pada tanggal 17 Januari
1948. isi pertujuan tersebut ternyata sangat merugikan pihak Indonesia
dan menguntungkan pihak Belanda.
Persetujuan Renville membawa akibat tersendiri bagi bangsa Indonesia
sebagai berikut
a)
Wilayah RI semakin sempit.
b)
Timbul reaksi keras dikalangan
pemimpin-pemimpin RI. Peristiwa ini berakibat dengan jatuhnya Kabinet Amir
Syarifuddin.
c)
Terjadinya pemberontakan PKI di
Madiun dan DI/TII di Jawa Barat.
Adanya
akibat-akibat perjanjian Renville tersebut dan timbulnya kegoncangan dikalangan
TNI dengan adanya rasionalisasi, reorganisasi, serta penumpasan pemberontakan
PKI Madiun, telah memperlemah pertahanan RI. Keadaan ini memberi angin kepada
Belanda untuk meningkatkan tekanan kepada RI.
Pada tanggal 18 Desember 1945 Dr.Beel
(pengganti Van Mook) mengumumkan bahwa Belanda tidak lagi mengakui dan
terikat pada persetujuan Renville. Setelah itu, Belanda memperlihatkan tindakan
yang jelas-jelas igin menguasai kembali wilayah Indonesia. Pada tanggal 19
Desember 1949 pukul 06.00,Belanda melancarkan Agresi Militer II.
Jogjakarta (ibu kota RI pada saat itu), berhasil dikuasai Belanda. Presiden,
wakil Presiden dan beberapa pimpinan lainnya
ditangkap dan diasingkan ke luar Jawa. Panglima Besar Sudirman dan TNI
menyingkir ke luar kota untuk melakukan perang gerilya.
Pada saat sebelum ditangkap Belanda,
presiden Soekarno telah mengirimkan
mandat melalui radio kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang kebetulan
pada waktu itu sedang berada di Sumatra. Isi mandatnya adalah agar Pemerintah
Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berpusat di Bukittinggi. Dengan demikian,
meskipun ibu kota RI telah berasil diduduki Belanda dan para pemimpin
ditangkap, namun pemerintah RI tetap tegak berdiri.
Sebagai pegangan umum dalam
menghadapi Belanda, pada tahun 1948 panglima Besar Jendral Sudirman
mengeluarkan perintah Siasat No.1. inti perintah tersebut adalah pelaksanaan
perang gerilya berdasarkan sistem wehrkreise.
Berdasarkan
perintah siasat itu, di Jawa berlangsung long march Siliwangi. Sebelas batalion
Divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat (tanggal 19 Desember 1948). Mereka harus
menghadapi dua musuh sekaligus, yaitu Belanda dan DI/TII setiba di Jawa Barat.
3. Perundingan
Roem – Royen
pada tanggal 17 April 19149 dimulai
perundingan pendahuluan di Jakarta (di Hotel Des Indes) di bawah pimpinan Merle
Cochran, wakil Amerika Serikat dalam UNCI. Dalam perundingan tersebut
delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh Roem, sedangkan delegasi belanda dipimpin oleh Dr.
Van Royen. Pada tanggal 7 mei 1949 tercapai persetujuan yang kemudian
dikenal dengan nama “Roem –Royen Statement” (Pernyataan Roem – Roeyen
atau persetujuan Roem – Royen)
Isi persetujuan Roem – Royen pada
intinya adalah :
- Penghentian tembak – menembak
- Pengembalian pemerintahan RI ke Jogjakarta,
- Pembebasab para pemimpin RI yang di tahan Belanda, dan
- Segera diadakan Konfensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.
4.Konfrensi
Inter-Indonesia
konfrensi inter-Indonesia merupakan
persiapan menghadapi perundingan dengan Belanda dalamKonfrensi Meja Bundar
(KMB). Konfrensi diadakan oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu antara RI dan
BFO (Bijeenkomst Voor Fedral Overleg) atau musyawarah negara-negara boneka yang
didirikan oleh Belanda, tetapi tidak menyetujui Agresi Militer II Belanda.
Tujuan konfrensi ini untuk menyamakan pendapat (persepsi) yang akan diperjuangkan dalam KMB sehingga perlu
adanya pendekatan dan koordinasi dengan BFO.
Dalam konfrensi ini, delegasi RI dipimpin oleh Drs. Moh Hatta,
sedangkan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Konfrensi diadakan dalam
dua tahap sebagai berikut.
- Tahap pertama, dilaksanakan di Jogjakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949.
- Tahap kedua, dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 1949.
Salah satu keputusan penting yang diambil dalam konfensi itu bahwa
BFO mendukung tuntutan RI kepada Belanda atas penyerahan kedaulatan tanpa
ikatan apa pun.
5
Konfrensi Meja Bundar (KMB)
Konfrensi Meja Bundar berlangsung pada tanggal 23 Agustus hingga 2
November 1949 di kota Den Haag, Belanda. Dalam konferensi ini, delegasi
Indonesia dipimpin oleh Drs Moh.
Hatta, delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, delegasi Belanda
dipimpin oleh Mr. Van Maarseveen, sedangkan UNCI diwakili oleh Chritchley
yang bertindak sebagai
pengawas/peninjau.
Setelah melalui perundingan yang memakan waktu lebih dari dua bulan,
tercapailah persetujuan KMB. Isi persetujuan KMB sebagai berikut.
a.
Indonesia menjadi negara
Republik Indonesia Serikat (RIS).
b.
RIS dan Belanda merupakan UNI
Indonesia – belanda yang dikepalai Ratu Belanda.
c.
Belanda akan menyerahkan
kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949.
d.
Semua utang berkas Hindia
Belanda dipikul RIS.
e.
KNIL dibubarkan,
kemudiandiintegrasikan ke dalam APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia
Serikat)
f.
Penyelesaian status Irian Barat
ditunda setahun setelah penyerahan kedaulatan.
Pada tanggal 27 Desember 1949
pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah RIS. Upacara
penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan dilakukan di dua tempat, yaitu
Belanda dan Idonesia.
a.
Di negara Belanda, penyerahan
kedaulatan dilakukan oleh Ratu Yuliana kepada Drs. Moh Hatta (ketua delegasi
RIS)
b.
Di Jakarta, penyerahan
kedaulatan dilakukan oleh wakil tinggi Mahkota Belanda A. H. J. Lovink
kepada wakil pemerintah RIS Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
0 komentar:
Posting Komentar